Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat mengunjungi BUMDes Blulukan Gumilang di Desa Colomadu. Foto: Jaka/nvl

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  dan Transmigrasi (PDTT) terhadap peningkatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya terhadap BUMDes Blulukan Gumilang. Para pengurus dapat mengelola usaha ini dengan melakukan beragam inovasi, sehingga bisa memiliki 4 unit usaha di berbagai bidang.

“Komisi V DPR mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kemendes PDTT dalam rangka meningkatkan kapasitas BUMDes di seluruh Indonesia. Alhamdulillah di desa ini kita bisa melihat inovasi dari para pengurus BUMDes sudah cukup maksimal dan kita berharap bisa memberikan kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian, kita juga berharap dengan adanya program bantuan untuk BUMDes itu juga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pengurus dalam rangka meningkatkan kualitas usahanya," ujar Andi Iwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mengunjungi BUMDes Blulukan Gumilang di Desa Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (24/3/2022).

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan, BUMDes dalam meningkatkan usahanya, pasti akan ada banyak hal yang disiapkan, seperti biaya maupun peralatan yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang digeluti. Untuk itu dibutuhkan perhatian dari pemerintah maupun DPR RI untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut.

"Saya berharap para BUMDes ini dapat dimediasi untuk mendapatkan sumber pendanaan dari para investor maupun perbankan, dalam rangka penambahan modal kerja. Karena untuk saat ini bantuan dari pemerintah untuk BUMDes masih sangat terbatas, hanya sekitar Rp50 juta. Tentunya kalau kita melihat perkembangan di desa, banyak dari BUMDes kita membutuhkan bantuan tersebut, sehingga mungkin kami akan mendorong Kemendes PDTT agar jumlah bantuan tersebut dapat ditingkatkan,” imbuh Andi Iwan.

Selain itu, legislator dapil Sulawesi Selatan II ini berharap, program dana desa yang sudah berjalan ini juga dapat memberikan dampak yang positif dari sisi perekonomian bisnis kepada masyarakat desa yang ada. Pasalnya, alokasi dana bantuan untuk BUMDes terbatas, sedangkan totalnya yang terverifikasi mencapai hampir 75 ribu. Menurut Andi Iwan, ini jumlah yang tidak sedikit, jika pemerintah ingin memberikan bantuan kepada seluruh BUMDes, sehingga memang harus lebih selektif dalam memberikan bantuan.

“Untuk itu, pemerintah juga pasti akan lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada BUMDes, mana yang sudah on the track dan kira-kira bisa mendapat prioritas untuk mendapatkan bantuan. Menurut saya jumlahnya juga nanti kalau perlu ada tingkatannnya, kalau BUMDes yang sudah skalanya lebih besar lagi tentu bantuannya lebih besar lagi dibandingkan sebelumnya. Jadi kalau BUMDes yang tidak berjalan, tentu tidak boleh dikasih bantuan supaya ini bisa merangsang BUMDes yang lain untuk mencoba membangun BUMDes disetiap tempat masing-masing,” pungkas Andi Iwan.

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Ekatmawati mengatakan, Kabupaten Karanganyar menjadi contoh yang baik dalam terobosan pengembangan BUMDes. Hal ini ditunjukkan dari data total 162 desa di Kabupaten Karanganyar, sudah berdiri 159 BUMDes atau 98 persen dan sudah ada 105 BUMDes yang telah lolos verifikasi, sedangkan untum tahap akhir verifikasi menjadi badan hukum ada 43.

"Karena memang BUMDes ini sangat prosepektif untuk ke depannya. Kami pun selalu berupaya meingkatkan kapasitas pengelola BUMDes dengan mengadakan pelatihan secara offline dan online. Selain itu, untuk pengembangan BUMDes kami juga telah bekerjasama dengan semua pihak, baik itu pemerintah pusat maupun dengan perguruan tinggi, media dan kelompok masyarakat. Diharapkan dengan kerja sama ini BUMDes dapat menggerakkan perekonomian di desa,” tuturnya. (jk/sf)